LAMSEL — Dalam penyampaian pandangan umumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan dari Fraksi PKS pertanyakan 4 poin terkait kebijakan Recofusing.
Dari 4 pertanyaan yang tertuang dalam pandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh juru bicara Fraksinya, Dede Suhendar saat Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, dalam rangka Penyampaian KUA PPAS Perubahan APBD Lampung Selatan, Ta-2021,dari ruang sidang utama kantor DPRD setempat secara virtual zoom meeting, Senin (23/8/2021)
Fraksi PKS pertanyakan terkait kebijakan Refocusing Ta-2021, karena sampai KUA PPAS Perubahan 2021 disampaikan belum ada pemberitahuan ke DPRD Fraksi PKS, mohon penjelasan?
Dalam rancangan APBD 2021 pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.103.788.327.000 sedangkan dalam dokumen KUA Refocusing didapatkan data Rp.2.092.585.886.000 kemudian dalam rencana perubahan ditargetkan Rp.2.096.289.986.823. dari perubahan ,perubahan tersebut mohon dijelaskan terkait alur yang mendasari perubahanya termasuk rinciannya yang meliputi :
1.PAD yang meliputi Pajak Daerah, Restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah
2.Pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.”
Poin ke-tiga Fraksi PKS menyebutkan, Dalam Dokumen KUA halaman 31 dimana diprioritaskan anggaran belanja perubahan untuk taman edukasi,belanja infrastruktur dari rencana pinjaman ke PT SMI dan penganggaran bunga atas rencana pinjaman ke PT SM.I
“Maka Fraksi PKS mempertanyakan hal tersebut bahkan dalam rencana didalam perda RPJMD Fraksi PKS juga menolak rencana tersebut sebagai prioritas dimasa pandemic masih berlangsung.” katanya.
Di poin ke-empat Fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar fokus kebijakan penanganan covid19 diarahkan pada 6 hal diantaranya, Peningkatan imunitas individual masyarakat, Menekan angka kematian akibat covid19 sebagai mana dilansir kemenkes.go.id periode 1 Januari sampai dengan 8 Agustus 2021 Lampung menempati peringkat pertama angka kematian tertinggi sebesar 7,1 persen
Peningkatan kedisiplinan penerapan Prokes dimasyarakat.
Pendataan dan Pemberian akses kesehatan kepada masyarakat kategori Komorbid untuk mengendalikan kondisi kesehatannya.
Tim pemantau isoman agar diaktikan dengan melibatkan Babinkamtibmas,Babinsa, dan Tim Puskesmas sampai tingkat RT agar system isolasi terpantau dapat berjalan dengan baik dengan system trease dilapangan dapat ditentukan kapan pasien isoman harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
Sebagai ujung tombak, tenaga medis harus mendapat perhatian yang serius baik terkait perlindungan kesehatan maupun insentif.
Dari 6 hal diatas sejauh mana dukungan anggaran telah difokuskan berdasarkan KUA dan PPAS ini?.” kata Dede Suhendar di ujung penyampaian pandangan umum Fraksinya dari ruang sidang utama kantor DPRD setempat,
Meski demikian Fraksi PKS siap lakukan pembahasan ditahap selanjutnya.
Dari pantauan Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan, yang dilakukan secara virtual zoom meeting dari ruang sidang utama kantor DPRD setempat itu dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Hendriy Rosyadi didampingi tiga orang wakilnya, Agus Sartono dari Fraksi PAN, Agus Susanto dari Fraksi Golkar dan Waris Basuki dari Fraksi Gerindra. (Red)
