LAMSEL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatangan kerjasama daerah dengan jajaran TNI-Polri pada pengamanan tahapan Pilkades serentak gelombang 1, yang bakal bergulir dalam waktu dekat ini.
Penandatangan MoU itu dilakukan antara Bupati Lamsel, H. Nanang Ermanto, dengan Kapolres Lamsel, AKBP Edwin, SH, SIK, M.Si dan Komandan Kodim 0421/Lamsel, Enrico Setyo Nugroho, di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati setempat, Selasa (06/07/2021).
Dalam kesempatan itu, Nanang memberikan apreasi yang tinggi kepada jajaran aparat keamanan di wilayah kerjanya. Pasalnya, suksesi Pilkades Serentak ini dapat terlaksana dengan adanya koordinasi yang baik oleh berbagai pihak.
“Terimakasih Polisi dan TNI terkait kerjasama pengamanan Pilkades Serentak ini. Bagaimana kita menciptakan situasi kondusif dalam setiap tahapannya sampai dengan pelaksanaannya nanti,” ujar Nanang mengawali sambutannya.
Nanang berharap, dengan adanya koordinasi yang baik maka gelaran Pilkades Serentak di Lamsel bisa berjalan dengan sejuk dan damai. Terlebih, dalam kondisi pandemi covid-19 yang kian memprihatinkan.
“Mudah-mudahan dengan kerjasama seluruh elemen ini saya yakin dan percaya kegiatan Pilkades Serentak bisa berjalan lancar aman dan damai. Serta, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai melalui kerjasama ini,” ujarnya
Sementara itu, Kapolres Lamsel, AKBP Edwin menyatakan kesiapannya dalam melakukan kerjasama di bidang keamanan gelaran Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2021. Menurutnya, hal ini menjadi tugas aparat penegak hukum dalam urusan pengamanan supaya kegiatan berjalan kondusif, aman dan nyaman.
“Mulai dari pengamanan prokes yang sifatnya wajib di tengah masa pandemi ini. Maka kita minta setiap TPS disediakan tempat cuci tangan, lalu memakai alat pelindung diri atau masker dan membawa alat tulis pribadi bagi pemilih yang datang ke TPS,” kata Edwin.
Bahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap wilayah atau daerah rawan di 84 desa pelaksana Pilkades dengan melihat dari berbagai aspek wilayah dan aspek-aspek lainnya.
“20 desa tingkat kerawanan tinggi. Yang meliputi aspek desa rawan bencana, jumlah mata pilih, desa perbatasan dengan wilayah kabupaten lain, adanya masyarakat yang gemar taruhan, dan sejarah memiliki tingkat kerawanan. Ini akan menjadi fokus kami disamping desa-desa lainnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Edwin mengatakan, pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah preventif guna meminimalisir tingkat kerawanan tinggi secara berjenjang. Yang mana, hal itu sudah menjadi program atau tugas polisi sebagai aparat penegak hukum.
“Anggota polri harus tetap mengedepankan prokes. Serta proaktif terhadap laporan masyarakat, aktif koordinasi dan anggota harus menyelesaikan masalah dilapangan. Kami juga meminta segala unsur terkait jaga netralitas dan ikut membantu segala bentuk konflik guna meminimalisir kerawanan,” pungkasnya. (*)
