KALIANDA - Fraksi Golkar DPRD Lampung Selatan, menilai pemerintah daerah masih ada beberapa target Pendapatan dan capaian yang realisasinya masih rendah.
Fraksi Golkar juga menilai dalam belanja Daerah dan penyerapan anggaran yang belum maxsimal, sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan program yang dianggarkan serta perlunya keberpihakan kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Golkar . A, Benny Raharjo saat menyampaikan pendangan umum dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Ranperda Bupati Lampung Selatan, tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan, Ta-2020. yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat secara vertual zoom meeting. Rabu (9/6/2021)
Nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupateh Lampung Selatan tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain memuat Aset Daerah, kewajiban Daerah, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Transper, pembiayaan dan Arus Kas Daerah.
“Dalam Buku laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ABD TA.2020 dengan komposisi, Pendapatan sebesar Rp.2.109.846.497.548,22 dan Belanja sebesar Rp. 2.228.113.954.222,85 Surplus / (defisit) Rp. (118.267.456.674,63).
“Dengan begitu masih adanya beberapa target Pedapatan yang capaian realisasinya masih rendah, dan belanja Daerah adanya penyerapan anggaran yang belum maxsimal sehingga banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan program yang dianggarkan serta perlunya keberpihakan kepada peningkatan perekonomian masyarakat dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) kata juru bicara Fraksi Golkar A, Benny Raharjo dalam penyampaiannya.
(ft Bupati Lamsel,H.Nanang Ermanto didampingi Sekdakab Thamrin bersama jajaran Forkopimda di Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat saat mendengarkan penyampaian Pendangan Umum dari Fraksinya Golkar)
Lebih lanjut dikatakan, Pelaksanaan pekerjaan fisik dan Infrastruktur perlu pengawasan yang maksimal dan mengedepankan kualitas pekerjaan proyek sesuai dengan standar RAB dan mutu pekerjaan.
Dari realisasi belanja daerah ada beberapa OPD yang penyerapannya belum tercapai target 100 % baik, Untuk infrastruktur (Dinas PUPR), Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan maupun OPD lainya yang menyangkut kebutuhan pelayanan publik. Untuk itu kedepan dalam perencaan penggaraan harus akurat dan terukur, agar dapat dicarikan solusi dan pemecahan masalahnya.
Perlunya adanya transparansi pengguaan recovusing alokasi dana Covid-19 dari APBD TA. 2020, baik untuk penanganan kesehatan (klaster Kesehataan). dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial di Kabupaten Lampung Selatan.”
BACA JUGA Polres Lamsel Gencar Tekan Penyebaran Covid-19
Menurutnya, Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan beserta OPD yang terkait perlunya perhatian serius dalam menangani atau mencegahan Stunting (gizi buruk) di masyarakat, penurunan angka kematian ibu melahirkan maupun penurunan kasus angka kematian bayi.
“Pihak RSUD Bob Bazar dalam penanganan pasien Covid-19 selain memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka pihak RSUD Bob Bazar, SKM perlunya perlindungan kepada Tenaga Medis /Perawat yang menangani pasien yang kemungkinan tertular dari pasien Covid-19 tersebut, pemberian insentif pada semua tingkatan perawatan, Rawat Inap secara porposional.”ujarnya.
Pada tahun Anggaran 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan diestimasikan mengalami penurunan hal tersebut tidak terlepas’dari dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis, mengantisipasi dalam rangka penanganan krisis keuangan dan perekonomian, memperkuat basis pondasi ekonomi sektor primer (Pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa), penguatan Modal UMKM, pemberian sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 tersebut.
Dilain sisi Fraksi Golkar melalui pendangan umumnya, meminta Dinas Sosial untuk menerapkan informasi secara online data penerima PKH, atau memberitahukan data yang mudah diketahui oleh warga setempat dengan menempel ditempat-tempat yang strategis yang mudah dilihat masyarakat dan memberikan tenggang waktu sanggah bagi warga miskin yang akan melakukan perubahan, atau yang belum terakomodir sehingga penerima PKH tepat sasaran dan sebagai wujud transparansi publik.
Diakhir pandangan umumnya, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya A, Benny Raharjo, mengatakan Fraksi Golkar akan melakukan pembahasan secara mendetail terkait kebijakan penganggaran dan pencapaian terget kinerja APBD dari masing-masing kegiatan pada Satuan Kerja/OPD di Kabupaten Lampung Selatan,
“Maka dengan itu dalam penyajian Laporan penggunaan APBD tersebut agar dapat memaparkan lebih transparan baik dari target pendapatan, pengganggaran maupun realisasinya, serta out put yang dihasilkan dari program kegiatan dan kendala yang dihadapi, serta upaya solusi yang telah dilaksaakan dalam pelaksaanaan APBD TA. 2020 tersebut.”punkas Benny. (Red)
